PARIPURNA: Sejumlah fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umumnya terkait raperda perubahan APBD Kota Madiun 2023 kemarin (1/8). (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)
PARIPURNA: Sejumlah fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umumnya terkait raperda perubahan APBD Kota Madiun 2023 kemarin (1/8). (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)

Target Retribusi Daerah di Kota Madiun Diproyeksikan Turun

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Target retribusi daerah pada perubahan APBD Kota Madiun 2023 diproyeksikan turun. Dari sebelumnya Rp 18,4 miliar pada APBD 2023, berkurang sekitar Rp 827,5 juta atau hanya menjadi Rp 17,5 miliar di perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini.

Selain retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah juga diproyeksikan turun sekitar Rp 9,3 miliar. Menurunnya target dua komponen PAD itu tak pelak mendapat sorotan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya (PU) kemarin (1/8). Termasuk pula besaran belanja pegawai pada PAK 2023 yang direncanakan turun Rp 20,1 miliar ikut ditanyakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, ada lima fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan perubahan APBD 2023. Antara lain, Fraksi PKB, PKS-PAN, Demokrat, PDIP dan PSI-Nasdem. Sedangkan, Fraksi Periondo serta Gerindra abstain.

"Memang ada dua fraksi yang tidak menyampaikan PU-nya. Itu haknya masing-masing fraksi. Tapi, nanti mereka akan menyampaikan pendapat akhir setelah dilakukan pembahasan antara komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," katanya, kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Lebih lanjut, kata Istono, pertanyaan yang disampaikan fraksi DPRD juga masih wajar. Karena itu, menurutnya, merupakan bagian dari bentuk penyempurnaan raperda perubahan APBD 2023 sebelum disahkan. Termasuk, salah satunya mengenai target PAD.

"Saya melihat ada tren menurun terkait retribusi daerah, itu bagus. Sebaliknya, jika bicara tentang (tagret) pajak tentu tetap naik. Karena hasilnya nanti kembali ke masyarakat. Sedangkan retribusi kalau bisa yang ada dibebaskan," ujar politisi Partai Demokrat.

Istono menambahkan, alasan dan poin apa saja yang menyebabkan retribusi daerah itu turun akan diblejeti ketika masuk dalam proses pembahasan dengan OPD. Dari hasil pembahasan tersebut nantinya akan keluar dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. "Poinnya banyak lah. Saya nggak harus sebutkan di sini. Nanti bisa dilihat (ketika pembahasan) apa saja retribusi-retribusi (yang turun) ini," katanya.

Sementara itu, Wawali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri mengaku bahwa tahapan perubahan APBD 2023 masih panjang. Karena setelah ini akan ada pembahasan intensif antara komisi di DPRD dengan masing-masing OPD sebelum nantinya ada keputusan akhir untuk penetapan PAK. "Banyak sekali pembahasannya sampai nanti akhirnya bisa mendapatkan keputusan yang baik," katanya.

Inda Raya mengungkapkan, beberapa hal yang ditanyakan fraksi dalam pandangan umumnya itu menyangkut soal peningkatan PAD, penanganan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. "Kemudian yang sedikit menarik dan mungkin belum dibahas adalah tentang (rencana) penataan pedagang kaki lima di Jalan Rimba Darma yang tadinya akan menjadi tempat relokasi pedagang di Jalan Diponegoro," terangnya. (ggi/her)



Editor: Mizan Ahsani
Sumber : radarmadiun.jawapos.com

Connect With Us
OPENING: Kadindik Kota Madiun Lismawati bersama Kepala SMPN 3 Choirul Muttaqin meresmikan kelas bilingual dan Spenga E-Smart kemarin (1/8). (ARCHI FIRDAUS/RADAR MADIUN)
HANYA SEMENTARA: Puluhan kios semi permanen dibangun oleh dinas perdagangan bagi para pedagang Pasar Sleko dan Kawak selama proses perbaikan bangunan berlangsung. (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)
PARIPURNA: Sejumlah fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umumnya terkait raperda perubahan APBD Kota Madiun 2023 kemarin (1/8). (BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)
Ilustrasi Kecelakaan Kereta Api(Liputan6.com)
@istimewa
@istimewa

copyright© 2023 hallomadiun.com