.png "Daftar Presiden Korea Selatan yang di makzulkan PARLEMEN, siapa saja presiden Korea Selatan yang di lengserkan (dimakzulkan), nama-nama presiden Korea Selatan yang di lengserkan (di makzulkan).")
Daftar Presiden Korea Selatan yang di makzulkan PARLEMEN, siapa saja presiden Korea Selatan yang di lengserkan (dimakzulkan), nama-nama presiden Korea Selatan yang di lengserkan (di makzulkan).
Daftar Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan dan Alasannya
Korea Selatan adalah salah satu negara demokrasi maju di Asia yang memiliki sejarah politik panjang dan dinamis. Meskipun sistem pemerintahan presidensial di negara ini memberikan presiden kekuasaan yang besar, posisi tersebut sering kali disertai tantangan besar. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah presiden Korea Selatan telah menghadapi pemakzulan, baik karena skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan politik. Artikel ini akan membahas secara mendalam daftar presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, alasan di baliknya, serta dampaknya terhadap sistem politik negara tersebut.
1. Roh Moo-hyun (2004)
Pemakzulan Pertama dalam Sejarah Korea Selatan
Roh Moo-hyun adalah presiden Korea Selatan yang menjabat dari 2003 hingga 2008. Pada tahun 2004, ia menjadi presiden pertama dalam sejarah negara itu yang menghadapi proses pemakzulan. Pemakzulan ini dipicu oleh tuduhan pelanggaran hukum pemilu, di mana ia dianggap mendukung partainya, Uri Party, secara terbuka menjelang pemilu legislatif.
Alasan Pemakzulan
-
Pelanggaran Netralitas Politik
Sebagai presiden, Roh seharusnya bersikap netral dalam pemilu. Namun, ia secara terbuka menyatakan dukungan kepada partainya, yang melanggar undang-undang pemilu di Korea Selatan. -
Ketegangan dengan Parlemen
Parlemen yang didominasi oposisi pada saat itu menggunakan pelanggaran ini sebagai alasan untuk mengajukan pemakzulan.
Proses dan Hasil
Pemakzulan Roh Moo-hyun disetujui oleh parlemen dan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulan tersebut setelah menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Roh tidak cukup serius untuk menggugurkannya dari jabatan presiden. Akibatnya, ia kembali menjabat hingga masa kepresidenannya berakhir pada 2008.
2. Park Geun-hye (2017)
Presiden Perempuan Pertama yang Dimakzulkan
Park Geun-hye adalah presiden perempuan pertama di Korea Selatan sekaligus presiden pertama yang dimakzulkan secara permanen dari jabatannya. Ia menjabat dari 2013 hingga 2017, sebelum masa kepemimpinannya berakhir akibat skandal besar yang melibatkan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil.
Alasan Pemakzulan
-
Penyalahgunaan Kekuasaan
Park dituduh memberikan akses istimewa kepada sahabatnya, Choi Soon-sil, untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan, meskipun Choi tidak memiliki jabatan resmi. -
Korupsi dan Kolusi
Choi Soon-sil diduga menggunakan hubungannya dengan Park untuk memeras sejumlah perusahaan besar, termasuk Samsung, untuk menyumbangkan dana ke yayasan yang ia kelola. -
Kegagalan Memenuhi Tugas sebagai Presiden
Park juga dikritik karena dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, termasuk menangani tragedi tenggelamnya feri Sewol pada tahun 2014, yang menewaskan ratusan orang.
Proses dan Hasil
- Pada Desember 2016, parlemen Korea Selatan mengesahkan mosi pemakzulan terhadap Park Geun-hye dengan suara mayoritas besar.
- Pada Maret 2017, Mahkamah Konstitusi mengesahkan keputusan parlemen tersebut, menjadikan Park resmi diberhentikan dari jabatannya.
- Setelah pemakzulan, Park diadili atas tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun.
Pemakzulan Park memicu protes besar-besaran di seluruh negeri, yang dikenal sebagai "Protes Lilin." Protes ini menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih besar dari pemerintah.
3. Alasan Mengapa Presiden Korea Selatan Rentan Dimakzulkan
Beberapa faktor mendasari mengapa presiden di Korea Selatan sering menghadapi pemakzulan atau tekanan besar dari parlemen dan masyarakat. Berikut adalah penjelasannya:
a. Sistem Presidensial yang Kuat
Sistem pemerintahan presidensial di Korea Selatan memberikan kekuasaan besar kepada presiden, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri, ekonomi, dan militer. Namun, kekuasaan ini sering kali membuat presiden menjadi target utama oposisi, terutama jika terjadi kesalahan kebijakan atau skandal.
b. Budaya Politik yang Kompetitif
Politik Korea Selatan sangat kompetitif, dengan rivalitas kuat antara partai-partai utama. Jika presiden berasal dari partai minoritas di parlemen, hal ini sering kali memicu konflik antara cabang eksekutif dan legislatif. Parlemen yang didominasi oposisi kerap menggunakan hak mereka untuk mengajukan mosi pemakzulan.
c. Skandal dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Banyak presiden Korea Selatan tersandung skandal besar selama menjabat. Dalam beberapa kasus, mereka dianggap menyalahgunakan kekuasaan atau terlibat dalam korupsi, baik secara langsung maupun melalui orang-orang terdekat mereka.
d. Tekanan Opini Publik
Korea Selatan memiliki masyarakat yang sangat vokal dalam menyuarakan pendapat mereka, terutama dalam kasus politik. Demonstrasi besar-besaran sering kali memengaruhi keputusan parlemen untuk memakzulkan presiden.
4. Dampak Pemakzulan terhadap Politik Korea Selatan
Pemakzulan presiden di Korea Selatan membawa dampak besar terhadap stabilitas politik dan sistem demokrasi negara tersebut.
a. Meningkatnya Akuntabilitas
Pemakzulan menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki sistem demokrasi yang kuat, di mana bahkan pemimpin tertinggi negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
b. Ketidakstabilan Politik
Di sisi lain, pemakzulan juga menciptakan ketidakstabilan politik, terutama jika terjadi konflik antara presiden dan parlemen. Situasi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
c. Pengaruh pada Kepercayaan Publik
Pemakzulan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi politik jika pemakzulan dianggap bermotif politik.
5. Bagaimana Korea Selatan Memperbaiki Sistem Politiknya?
Untuk mengurangi risiko pemakzulan presiden di masa depan, beberapa langkah reformasi dapat dilakukan:
a. Penguatan Check and Balance
Meningkatkan mekanisme pengawasan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
b. Reformasi Sistem Pemilu
Reformasi sistem pemilu untuk memastikan representasi yang lebih seimbang di parlemen dapat mengurangi konflik antara presiden dan legislatif.
c. Pendidikan Politik
Meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat dan pemimpin dapat membantu menciptakan budaya politik yang lebih sehat.
d. Transparansi Pemerintahan
Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan dapat mengurangi risiko skandal dan korupsi.
Kesimpulan
Pemakzulan presiden di Korea Selatan bukan hanya mencerminkan dinamika politik yang kompetitif, tetapi juga menunjukkan kekuatan demokrasi negara tersebut. Meski demikian, proses ini sering kali disertai dengan dampak negatif berupa ketidakstabilan politik dan konflik antar lembaga negara.
Dengan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, Korea Selatan dapat terus memperkuat sistem politik dan demokrasinya agar pemimpin masa depan lebih bertanggung jawab, transparan, dan mampu menjalankan tugas mereka tanpa mengorbankan stabilitas negara.
.jpeg)
.png)